 |
| Rombongan Anggota DPRD Kota Kediri bersama puluhan LSM Kediri Bersatu masuk dalam bangunan, Usai mereka menggelar diskusi.(FT/Rohmad) |
KEDIRI||KABARZINDO.com- Akibat Proyek mangkrak, alun-alun Kota Kediri kini dipenuhi semak belukar, layaknya hutan lebat yang tidak pernah dijamah manusia. Rumput dan tanaman liar tampak tumbuh tinggi tak karuan. Ditambah lagi diberbagai sudut terlihat dijadikan tempat pembuangan sampah.
Tak hanya itu, bangunan yang menghabiskan anggaran puluhan miliar itupun kini tak terurus. Bahkan terlihat miring seperti mau roboh. Banyak tiang penyangganya dari besi yang terpasang untuk menahan beban agar bangunan tidak roboh.
Besi-besi penyangga itu juga terlihat melengkung dan berkarat akibat telah lama digunakan. Maklum, proyek alun-alun itu mandek sejak kontraktor diputus Kontrak oleh Pemerintah Kota Kediri pada akhir tahun 2023 kemarin.
Situasi itu terekam media ini saat mengikuti rombongan Anggota DPRD Kota Kediri bersama puluhan LSM Kediri Bersatu masuk dalam bangunan, Usai mereka menggelar diskusi, pada kamis siang (18/07/2024).
Terlihat 2 anggota DPRD Kota Kediri dari Partai Hanura Bambang Giantoro dan Pujiono serta anggota DPRD dari Partai Demokrat, Ashari, bersama perwakilan LSM masuk kedalam bangunan untuk melihat kondisi riil dalam bangunan.
Kepada wartawan, Ashari mengatakan, pihaknya mendukung sikap Pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR yang telah memutus kontrak kontraktor pembangunan Alun-alun Kota Kediri.
"Sejak awal, ketika kami melakukan sidak lapangan, sudah kami sarankan untuk segera menghentikan proses pembangunan. Robohkan, dan lanjutkan pembangunan yang mempunyai nilai sejarah dan nilai budaya sesuai dengan masyarakat Kediri" kata Ashari.
Politisi Partai berlambang mercy itu menilai, bangunan alun-alun Kota Kediri sangat berbahaya bagi pengunjung jika dilanjutkan pembangunannya.
"Ya kondisinya seperti itu, ini belum lagi kalau kena air, tanah, kalau kena hujan, bebannya tambah berat lagi. Belum lagi kalau ada pengunjung diatas rame-rame, coba bayangkan, makanya kita saat sidak itu minta dihentikan," lanjutnya.
Disinggung terkait keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sangat terdampak akibat mangkraknya pembangunan alun-alun, Ashari menilai, akan lebih mudah menata para PKL jika alun-alun dibangun sesuai fungsinya.
Sementara itu Supriyo, perwakilan LSM meminta, agar anggota dewan memasukkan dan memperjuangkan anggaran untuk para PKL lewat PAK, agar para PKL bisa mendapat bantuan.
"Solusi tercepat, kami meminta agar anggota dewan ini komitmen memperjuangkan anggaran baik itu sifatnya hibah atau apa, untuk menaungi para PKL agar tidak terkesan liar seperti ini, ini menambah (buruk) pemandangan alun-alun yang notabene jantung Kota" terang Prio.
Seperti diketahui, proyek alun-alun Kota Kediri mandek sejak akhir tahun 2023. Proyek yang dianggarkan menelan 23 miliar itu dihentikan oleh Pemkot lantaran bangunan tak sesuai spesifikasi.
Pihak kontraktor kemudian membawa permasalahan tersebut ke pengadilan artibrase. Dalam perjalanannya Pemerintah Kota Kediri kalah dalam persidangan arbitrase di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hal ini diikuti mundurnya Kepala Dinas PUPR dari Jabatannya.
Reporter:Rohmad
