 |
| FOTO : Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi unjuk rasa di sekitaran alun-alun Kota Kediri. ( ft/Rohmad) |
KEDIRI||KABARZINDO.com-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi unjuk rasa di sekitaran alun-alun Kota Kediri, Selasa Sore (12/12/2023).
Mereka menyoroti mandeknya pembangunan alun-alun Kota Kediri yang berimbas pada nasib pedagang kaki lima (PKL) disekitar alun-alun.
Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri dianggap tak memikirkan nasib masyarakatnya yang kehidupan sosial ekonominya sangat bergantung keberadaan alun-alun.
"Ini menjadi Preseden buruk Pemerintah Kota Kediri" teriak salah satu orator.
Dalam aksinya, para mahasiswa tampak membawa spanduk berisi tuntutan dan sindiran terhadap Pemkot Kediri.
Ketua umum Pengurus Cabang (PC) PMII Kediri Saiful Amin, saat dikonfirmasi awak media mengatakan, PMII dan GMNI Kediri akan terus menyuarakan keresahan dan penderitaan masyarakat PKL yang terdampak dari pembangunan alun-alun yang kini mangkrak.
Aksi ini, kata Saiful akan dimulai hari ini sampai ada kepastian mengenai nasib dari pedagang kaki lima.
"Karena sudah ada ketetapan bahwa alun-alun akan dilanjutkan lagi tahun 2025. Dalam pengerjaannya secara umum itu selesai pada akhir tahun. Artinya baru dapat beroperasi pada awal 2026. Pertanyaannya, dari mana masyarakat PKL bisa menghidupi keluarganya," ujar Saiful
Hal senada juga dikatakan Ketua DPC GMNI, M. Abdur Roziqin. Menurutnya, dampak sosial ekonomi mangkraknya pembangunan alun-alun sangat dirasakan para PKL. Dari total 97 PKL, kata dia, kini hanya 10 yang mampu berjualan.
"Alasannya kenapa, modalnya tidak kembali untuk bisa kulakukan dan berjualan lagi" terang Rozikin
Rozikin mendorong agar terjadi dialog secara terbuka dengan berbagai pihak agar para PKL mengetahui duduk perkara yang menyebabkan mandeknya pembangunan alun-alun.
Selain itu, PMII dan GMNI juga menilai harus ada solusi konkret terhadap para PKL.
"Solusi paling konkret harus ada solusi kompensasi dari pemerintah kota kepada masyarakat (PKL) terdampak dari mangkraknya alun-alun" tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Kediri, Endang Kartikasari saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya tak memberi penjelasan. Ia mengaku sedang sakit.
"Mohon maaf saya sakit mas", tulisnya singkat.
Reporter:Rohmad
