Kabar Politik
 |
| foto: Ist |
KEDIRI||KABARZINDO.com-Menjelang lengser dari kursi walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Penandatanganan tersebut dilakukan di Ruang Walikota Kediri pada Selasa (32/10/2023), bersama ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupi dan Ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugraha.
Ada peningkatan angka yang sangat tinggi dalam nilai hibah yang diberikan Pemerintah Kota Kediri kepada KPU dan Bawaslu Kota Kediri. Jika pada Pilkada 2018 lalu KPU menerima dana hibah sekitar 18 milyar, pada Pilkada 2024 mendatang, KPU Kota Kediri menerima hibah sebesar 29,8 milyar. Sedangkan Bawaslu Kota Kediri pada Pilkada 2024 nanti menerima dana hibah sebesar 7,4 milyar.
Usai penandatanganan NPHD, walikota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan, sudah menjadi kewajiban dari kepala daerah untuk mendukung KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.
Mas Abu (sapaan akrab Walikota Kediri) berharap, penyelenggaraan Pemilukada nanti akan berjalan jujur dan adil (jurdil), angka partisipasinya meningkat serta edukasi untuk pemilih pemula juga berjalan.
"Perintah dari Bapak Presiden ya, PJ Walikota nanti mendukung Bawaslu dan KPU, tidak ada intervensi dan menjaga netralitas (ASN), kalo saya (berharap) pemilih pemula tereduksi, sehingga mereka mau datang, angka partisipasinya naik dan terselenggara dengan jurdil" kata mas Abu
Sementara itu ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupi menyebut, naiknya anggaran KPU Kota Kediri lantaran ada kenaikan honor di Badan Ad Hoc (PPK, PPS, KPPS) yang mencapai lebih dari 100%.
"Kita dapat dana Hibah dari Pemkot Kediri 29.888.442.950, itu akan dicairkan dalam 2 tahap. Tahap pertama 14 hari kerja setelah penandatanganan ini 40% sesuai SE Kemendagri, kemudian 60% akan diberikan maksimal 5 bulan sebelum hari pemungutan" terang Pusporini
Dalam kesempatan tersebut Pusporini juga menuturkan, jumlah TPS pada Pilkada 2024 mendatang sebanyak 456 TPS dengan masing-masing TPS ada lebih dari 500 pemilih.
"Untuk target tingkat dari KPU RI sekitar 75%, tetapi realisasi Pemilu kemarin tingkat partisipasinya bisa tercapai 86 persen, untuk Pemilukada 2024 tingkat pemilih harapannya bisa mencapai 90 persen" ujarnya.
Upaya sosialisasi, kata Pusporini, juga akan terus ditingkatkan. Tidak hanya sosialisasi face to face, akan tetapi juga lewat media sosial.
Senada dengan ketua KPU, Ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugraha mengungkapkan, kenaikan honor badan Ad Hoc yang membuat kebutuhan anggaran Bawaslu juga mengalami peningkatan.
"Sama dengan pihak KPU, kami memang ada perubahan untuk honor Ad Hoc kami. (Pada Pilkada) Sebelumnya anggaran kita kalau tidak salah 4,5 (milyar)" tutupnya.
Reporter:rohmad
