Opini hadi
 |
| Anggota DPR RI dari Dapil 1 Jatim, RM (Rahmat Muhajirin), lakukan sidak.foto:ist |
SIDOARJO|| KABARZINDO.com- Banjir desa Kedung Banteng bukan kali ini saja. Sejak 2018 banjir sudah mendera desa namun tidak ada penanganan serius Pemkab Sidoarjo, malah cenderung terjadi pembiaran.
Penyelesaian banjir desa Kedung Banteng dan Banjar Asri, Tanggulangin, butuh keputusan cepat dari pemangku jabatan. Jangan lamban, karena kelambanan akan menjadi siksaan.
Warga sudah lelah menderita akibat banjir berminggu-minggu belum surut. Jangan sampai banjir ini menjadi bom waktu akibat terjadinya Subsiden -penurunan permukaan tanah- yang membuat desa itu bakal tenggelam menyusul tetangga desa yang ditenggelamkan gas Lapindo di Porong.
Eksplorasi gas dilanjutkan atau dihentikan adalah pilihan yang sama tidak enaknya. Pilihannya adalah apakah Pemkab harus dapat memanfaatkan DBH (dana bagi hasil) dari pengelolaan Migas yang cukup menggiurkan, di satu sisi bagaimana menyelamatkan desa-desa di tanggulangin dari amukan banjir.
Anggota DPR RI dari Dapil 1 Jatim, RM (Rahmat Muhajirin), punya konsep win-win solution atas persoalan yang maha pelik ini. Bagaimana caranya Ladang gas di desa Penatar sewu, Kedung Banteng, Banjar Asri tetap dapat di eksploitasi tanpa mengorbankan kepentingan warga desa yang ingin hidup normal. Dapat terselamatkan dari genangan banjir.
RM menawarkan konsep pembuatan embung/danau buatan sekitar 1 ha saja di atas lahan TKD. Pemerintah tidak perlu membeli tanah, cukup mengandalkan hibah tanah desa yang ada di sekitar kawasan genangan. Pemdes desa terdampak banjir pasti tidak keberatan bila menyumbang lahan untuk embung desa.
Embung itu ditangggul dengan ketinggian yang cukup, dengan pompa debit 1000 liter/detik milik Pemkab Sidoarjo yang kini terpasang di 3 desa, Kedung Banteng, Banjar Panji dan Penatar sewu. Tiga pompa dialihkan untuk embung.
Saat ini ketiga pompa buatan Jerman berfungsi menguras banjir masuk ke dalam sungai. Namun air itu bukannya lenyap ke luar terbawa arus sungai tapi malah balik masuk ke lingkungan desa. Kondisi desa yang seperti mangkok di mana permukaan tanah lebih rendah dari permukaan sungai telah mendorong air banjir itu berputar-putar di lingkungan desa.
Saya beranggapan, Minarak Lapindo dan pemerintah pusat serta anggota DPR RI dari komisi VII, Syaikul Islam pasti dengan senang hati mendorong pembangunan fisik embung baru tersebut.
Bupati Muhdlor adalah figur yang cepat mengeksekusi keputusan, dan kali ini ditunggu keputusan strategisnya untuk menyelamatkan warganya dari siksaan banjir.(***)
